Berpedoman & mengacu pada undang - undang nomor 6 tahun 2014 & peraturan pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undan nomor 6 tahun 2014 tentang desa & peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang terakhir diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua diatas.
Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunanan desa. & pemendesa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa yang diterbitkan untuk melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif & berkesinambungan serta mensinergikan pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah perlu menyusun permendes PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum.
Kemendesa nomor 13 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa & PMK: 222/"017/"2020 tentang pengelolaan dana desa tahun 2021 pasal 39 ayat 1, dana desa diprioritaskan penggunaanya untuk pemulihan ekonomi & pengembangan sektor prioritas yang ada didesa. ayat 2 pemulihan ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa pada jaringan sosial (PJS) salah satunya BLT, padat karya tunai, sektor pertanian, & pengembangan potensi desa melalui BUMdes.
Adapun program peraturan bupati (Perbup) ini sudah sesuai & sejalan dengan peraturan permendes PDTT, permendagri, & PMK yang ditindak lanjuti dengan peraturan bupati (Perbup) nomor 05 & nomor 08 tahun 2023.
Dimana dalam perbup 05 tahun 2023 tentang tata pendataan & pembagian serta penetapan rincian DD & ADD.
Dan peraturan bupati (Perbup) tahun 2023 terkait siltap aparatur pemerintahan desa.
Berdasarkan undang-undang & peraturan pemerintah serta permendagri & permendes, & juga PMK, & peraturan yang ada serta peraturan bupati (Perbup) 05 tahun 2023 tentang pembagian bantuan langsung tunai paling sedikit 10% dari pagu anggaran.
Menurut orang nomor satu desa air dingin,, 'Alpian Aidi, selaku kepala desa yang menjalankan amanah masyarakat mengatakan pada awak media ini, ada 25 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun 2023, dimana jumlah dana yang disalurkan kepada per-KPM Rp: 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah) bermula dari januari-maret, artinya penyaluran tersebut per-triwulan ditahun 2023 ini. "imbuhnya.
Alpian berharap kepada 25 KPM untuk bisa menggunakan BLT-DD ini sesuai dengan kebutuhan sehari-hari keluarga kalian.
Sambungnya, beliau juga menghimbau agar taat dalam membayar pajak, karena ini merupakan bentuk kita mendukung upaya pembangunan pemerintah daerah kabupaten kaur, & juga saya menyarankan kepada masayarakat saya desa air dingin, khususnya diwilayah kecamatan kaur selatan yang memiliki hewan ternak untuk menjaga jangan sampai berkeliaran tanpa dikandang, pesannya.
Terkait realisasi/penyaluran BLT-DD tahap perdana tahun 2023 tersebut disaksikan oleh, camat kecamatan kaur selatan, babinsa, babinkantibmas, danramil, BPD, pendamping desa, & pendamping lokal desa, penyaluran ini berjalan dengan lancar, aman terkendali, & sukses.
"'( Samsudin )""
0 Komentar